Setiap kali topik scraping data bisnis dibahas, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah: “Apakah ini legal?” Ini pertanyaan yang sangat valid dan deserves jawaban yang jelas, bukan jawaban yang menghindar.<\/p>\n
Data yang tampil di Google Maps \u2014 nama bisnis, alamat, nomor telepon, jam operasional, kategori, rating \u2014 adalah data yang dipublikasikan secara sengaja oleh pemilik bisnis itu sendiri. Mereka mendaftarkan bisnis mereka ke Google Maps untuk tujuan ditemukan oleh calon pelanggan.<\/p>\n
Ini berbeda dari data pribadi seperti nomor HP personal, alamat rumah, atau informasi yang tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi publik.<\/p>\n
Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara spesifik melarang pengumpulan data bisnis yang sudah dipublikasikan secara publik untuk tujuan komersial yang wajar. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku sejak 2022 fokus pada perlindungan data pribadi individu, bukan data bisnis yang dipublikasikan secara publik.<\/p>\n
Google Maps memang memiliki Terms of Service yang melarang automated scraping tanpa izin. Ini adalah pelanggaran kontrak dengan Google, bukan pelanggaran hukum pidana. Konsekuensinya adalah akun Google yang digunakan bisa dibatasi, bukan tuntutan hukum ke pengguna data.<\/p>\n